Perubahan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah dimulai lebih awal dari yang dirumuskan dalam SNPK, demikian juga tertuang dalam dokumen RPJM bab 16 tentang penangulangan kemiskinan disebutkan bahwa permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender,
namun hingga saat ini (terutama pada tahun 2006) dirasakan masih belum terjadi keterpaduan. Untuk itu, dimulai penghujung tahun 2006 dilakukan penajaman arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
Sebelum menjelaskan tentang arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 ini, maka terlebih dahulu dirunut dari perbahan sudut pandang tentang kemiskinan, masyarakat, dan manajemen pembangunan yang digunakan. Ditambah lagi dengan diperlukan pembacaan atas produk-produk hukum yang telah berlaku yang mengatur tentang manajemen pembangunan, terutama tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Undang-Undang 17/2004 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2005 tentang desentralisasi dan otonomi daerah.
0 comments:
Post a Comment